PENGANTAR HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

BAB 1

1. DEFINISI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

·         Arti kata HUKUM :

Hukum ialah 

(1) Peraturan atau adat yg secara resmi di anggap mengikat, yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

(2) Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

(3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu.

(4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) / vonis.

·         Arti kata PRANATA :

Pranata ialah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat / institusi.

·         Arti kata PEMBANGUNAN :

Pembangunan ialah proses, cara, perbuatan membangun

Membangun ialah 

(1) mendirikan (mengadakan gedung, dsb)  

(2) membina 

(3) bersifat memperbaiki

Jadi dapat di simpulkan bahwa Hukum Pranata Pembangunan yaitu peraturan resmi yang di buat untuk mengatur tingkah laku/interaksi antar individu/kelompok dalam membangun suatu lingkungan binaan demi meningkatkan kesejahteraan hidup.

Dalam arsitektur khususnya Hukum Pranata Pembangunan lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan hidup yang berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan.

Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu yang terkait sepertiadalah pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.

2. STRUKTUR HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

Struktur Hukum Pranata di Indonesia :

Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hukum

Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yg berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yg melakukan penuntutan

Yudikatif (MA-MK) sbg lembaga penegak keadilan. Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia mengadili perkara yg kasuistik; Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU

Lawyer, pihak yg mewakili klien untuk berperkara di pengadilan, dsb.

3.  CONTOH – CONTOH UMUM & STUDI BANDING

Contoh Kontrak Kerja Bidang Konstruksi :

Kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan ..........antara

.........

dengan

..........

Nomor : 

Tanggal :

Pada hari ini Senin tanggal ........... kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : 

Alamat : 

No. Telepon :

Jabatan : Dalam hal ini bertindak atas nama ..............disebut sebagai Pihak Pertama

Dan

Nama : 

Alamat : 

No telepon : 

Jabatan : dalam hal ini bertindak atas nama ........disebut sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatankontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan ............ yang dimiliki oleh pihak kedua yang terletak di ...........

Setelah itu akan dicantumkan pasal – pasal yang menjelaskan tentang tujuan kontrak,bentuk pekerjaan,sistem pekerjaan,sistem pembayaran,jangka waktu pengerjaan,sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran kontrak kerja,dsb.

Sumber :

www.artikata.com

http://tyas-ars09.blogspot.com/2011/11/hukum-pranata-pembangunan-di-indonesia.html